Pengantar ilmu Hukum

PENGANTAR ILMU HUKUM

Oleh : Rindia Fanny Kusumaningtyas

PENGANTAR ILMU HUKUM

•       Melihat hukum secara multidimensional/dari segala sisi

•       Yang dipelajari dalam PIH adalah hukum fenomena universal

•       Tujuan mempelajari PIH adl untuk memperoleh pengetahuan ttg segala hal dan seluk beluk mengenai hukum

•       Hakikat dalam menjelaskan hukum adl interdisipliner

PENGERTIAN TENTANG PIH

•       Terdiri dari kata “Pengantar” dan “Ilmu Hukum”

•       Pengantar artinya membawa ke tempat yang dituju (Inggris : Introduction)

•       PIH adl mata kuliah dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum

PENGERTIAN ILMU HUKUM

•       Dikenal dengan nama “Jurisprudence”

•       Dari Kata “Jus”/”Juris” yang artinya hukum dan “Prudence” berarti melihat ke depan/mpy keahlian

•       Arti umum Jurisprudence adl ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum

•       Ilmu hukum bersifat universal

HUKUM SEBAGAI GEJALA SOSIAL

•       Berkaitan dengan Hukum dan Masyarakat

•       Manusia selain sbg makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat

•       Dalam memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam selalu menimbulkan juga keanekaragaman kepentingan

KONTAK

•       Untuk memenuhi kepentingannya, manusia selalu mengadakan hubungan dengan masyarakat

•       Pertemuan kepentingan disebut Kontak

•       Kontak ada 2 macam : Yang menyenangkan, dan yang tidak menyenangkan

•       Keanekaragaman kepentingan dapat memicu pertentangan

HUKUM SEBAGAI GEJALA SOSIAL

•       Dikatakan sbg gejala sosial karena hukum juga ada di dalam masyarakat

•       Hukum bertujuan untuk mengusahakan adanya keseimbangan dari pada segala macam kepentingan2 yang terdapat di masyarakat, shg terhindar dari terjadinya kekacauan

•       Manusia sebagai makhluk sosial (Manusia sbg Zoon Politicon : Aristoteles)

3 KONSEP DASAR MEMPELAJARI HUKUM

•       Hukum sebagai perwujudan dari nilai yang ada di dalam masyarakat

•       Hukum dilihat sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan (Rules) yang abstrak dan otonom

•       Hukum dilihat sebagai sarana untuk mengatur masyarakat

KESIMPULAN

•       Konsep I yang mjd perhatian adl apakah suatu peraturan hukum/suatu sistem hukum itu telah benar2 mencerminkan/mewujudkan nilai2 yang ada di dlm masyarakat atau tidak

•       Konsep II : peraturan perundang-undangan itu sendiri yang dikaji terlepas dari kaitannya dengan hal2 di luar peraturan perundang-undangan tersebut

•       Konsep III : efektifitas hukum atau keberhasilan hukum

3 NILAI DASAR MENURUT GUSTAV RADBRUCH

Di dalam sistem hukum selalu mengandung nilai dasar :

1. Keadilan
2. Kepastian Hukum

3.       Kemanfaatan/kegunaan

NILAI DASAR KEADILAN

•       Tuntutannya adalah tercapainya keadilan (suatu sistem hukum di dalamnya harus mencerminkan / memberikan rasa keadilan masyarakat)

NILAI DASAR KEPASTIAN HUKUM

Tuntutannya adalah kepastian hukum (suatu sistem hukum harus mengandung di dalamnya peraturan2 yang rumusannya jelas sehingga menjamin adanya kepastian hukum

NILAI DASAR KEMANFAATAN

•       Tuntutannya adalah bahwa suatu sistem hukum itu harus benar2 memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, artinya bahwa hukum itu secara empiris/nyata digunakan sebagai dasar oleh masyarakat/sebagai sarana bagi masyarakat di dalam menyelesaikan persoalan2 mereka

•       Di dalam pelaksanaannya, diantara ke-3 nilai dasar tersebut terjadi ketegangan/tarik menarik (spannungverhaltnis) yang disebabkan oleh karena adanya tuntutan yang berbeda dan potensi yang memang berlawanan

3 MACAM BERLAKUNYA HUKUM SEBAGAI KAIDAH

•       Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bisa berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W.Zevenbergen) atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.HA. Logemann)

•       Kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarkat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan)

•       Kaidah hukum berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi (Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah )

MASYARAKAT DAN KETERTIBANNYA

•       Di dalam masyarakat terdapat 3 macam tatanan yang mendukung terjadinya ketertiban di dalam masyarakat :

1. Tatanan Kebiasaan (Norma Kebiasaan)
2. Tatanan Kesusilaan (Norma Susila)
3. Tatanan Hukum (Norma Hukum)

Norma adalah : petunjuk tingkah laku dalam masyarakat mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam masyarakat

NORMA

•       Agar supaya hubungan antar manusia dalam masyarakat berjalan dengan baik tanpa melanggar kepentingan satu sama lain diperlukan adanya Norma

Norma adl petunjuk2 hidup yang mengatur tata tertib masyarakat

NORMA KEAGAMAAN

•       Tatanan yang terdiri atas norma-norma yang bersumber dari ajaran-ajaran agama atau kepercayaan yang oleh pengikut-pengikutnya dan dianggap sebagai perintah Tuhan.

•       Tatanan agama merupakan norma-norma yang bertujuan untuk membimbing manusia dalam bertingkah laku dan melarang manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat agar tercapai kebahagian di dunia dan akhirat

NORMA KESOPANAN

•       Tatanan yang terdiri atas norma-norma yang terdapat dalam diri setiap orang untuk bertingkah laku dalam pergaulan sehari-hari dengan sesama manusia

•       Norma kesopanan dalam kenyataannya lebih mementingkan sikap secara lahiriah/yang formal

•       Norma sopan santun hanya membebani manusia dengan kewajiban2 yang terkait dengan moral tanpa dibarengi dengan hak

Tujuan dari norma kesopanan yaitu dalam perlindungan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat

NORMA KEBIASAAN

•       Sama halnya dengan Norma Kesopanan

•       Bersumber dari tingkah laku manusia sehari-hari yaitu suatu garis tingkah laku yang tetap dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat

•       Norma Kesopanan diadakan oleh manusia sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing2 anggota masyarakat saling hormat menghormati

•       Norma Kesopanan dapat menjadi norma kebiasaan yang wajib diindahkan

•       Norma Kebiasaan disebut pula sebagai Norma Adat

NORMA KESUSILAAN

•       Norma Susila terdapat dalam sanubari manusia sebab manusia adalah makhluk yang bermoral

•       Manusia yang tidak mengindahkan norma susila disebut a susila, co :

•       Mengindahkan Norma Susila atau tidak sama sekali tidak ada paksaan, yang paling penting berpangkal dari hati sanubarinya sendiri

•       Norma kesusilaan secara mutlak berpegang kepada ide-ide dari rasio murni manusia (dunia ideal) yang pada dasarnya merupakan cita2 yang masih harus diwujudkan masyarakat (Ius Constituandem)

•       Dengan demikian perbuatan yang bisa diterima oleh norma tersebut hanyalah perbuatan yang sesuai dengan etika/moral manusia atau sesuai dengan idealnya tentang manusia

NORMA HUKUM

•       Norma Hukum sanksinya tegas dan bersifat memaksa

•       Sifat Norma Hukum :

1.       Adanya Paksaan

2.       Sifat Umum berlaku bagi siapa saja

3.       Norma Hukum memaksa tetapi tidak dapat dipaksakan

•       Kaidah hukum mengutamakan perbuatan lahir sehingga pada hakikatnya apa yang dibatin atau dipikirkan manusia tidak menjadi soal, asal lahirnya ia tidak melanggar kaidah hukum (Sudikno Mertokusumo)

•       Ciri yang menonjol dari hukum mulai tampak pada penciptaan norma-norma hukum yang murni yaitu yang dibuat secara sengaja oleh suatu badan perlengkapan pada masyarakat yang khusus ditugasi untuk menjalankan penciptaan dan pembuatan hukum itu

CIRI-CIRI TATANAN KEBIASAAN (NORMA KEBIASAAN)

•       Norma yang dekat dengan kenyatan

•       Mutlak berlaku sosiologis

•       Sanksinya adalah dikucilkan/bersifat sanksi sosial dari masyarakat

Bersifat Das Sein

CIRI-CIRI TATANAN HUKUM (NORMA HUKUM)

•       Norma yang dibuat secara sengaja/sadar oleh badan perlengkapan masyarakat yang secara khusus ditugasi membuat hukum

•       Di dalam norma ini unsur kehendak manusia mjd faktor sentral/utama

•       Terikat pada basis sosial (dituntut berlaku sosiologis)

•       Norma hukum ini meramu 2 dunia yaitu dunia ideal dan kenyataan

CIRI-CIRI TATANAN KESUSILAAN (NORMA SUSILA)

•       Merupakan Norma ideal yaitu norma yang masih ingin diwujudkan di dalam masyarakat

•       Norma ini bukan diciptakan dari kehendak manusia melainkan manusia tinggal menerima

•       Norma Kesusilaan ini tidak dituntut berlaku sosiologis

Bersifat Das Sollen

HUKUM SEBAGAI SISTEM PERATURAN

•       Berkaitan dengan konsep hukum yang ke-2

•       Hukum sebagai Norma Kultur, maksudnya bahwa hukum itu merupakan norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita2/tujuan tertentu tanpa mengabaikan dunia kenyataan (Norma Kebiasaan)

•       Norma sebagai Perintah (Norma Hukum), Norma ideal karena ingin mencapai tujuan tertentu yang diwujudkan dalam masyarakat

NORMA SEBAGAI PERINTAH

•       Hakekat Norma Hukum itu adalah Perintah yaitu perintah yang didukung oleh ancaman paksaan berupa sanksi (John Austin)

PERBEDAAN PERINTAH MENURUT HUKUM DENGAN PENODONGAN

•       Perintah hukum ditujukan kepada semua orang yang memenuhi persyaratan tertentu. Perintah penodong ditujukan kepada orang tertentu

•       Perbuatan yang dituntut untuk dilakukan oleh Norma Hukum senantiasa dirumuskan scr umum, mis : jual-beli, penganiayaan. Sedangkan perintah penodong perbuatan yang harus dilakukan bersifat sangat konkret (nyata)

•       Perintah oleh hukum bersifat terus menerus, sedangkan  perintah oleh penodong kalau perintah sudah dilakukan maka sudah selesai/habis kekuatannya

PENGERTIAN HUKUM, TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM

•       Pengertian hukum adalah segala sesuatu yang dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat yang berupa aturan tingkah-laku dapat dikatakan sebagai salah satu ciri hukum

•       Hukum banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin orang dapat menyatukannya dalam suatu rumusan (definisi) secara memuaskan

HUKUM DALAM ARTI MATERIIL DAN FORMAL

•       Secara materiil bahwa hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu

•       Secara formal adalah kehendak ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku tentang apa  yang boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan

TUJUAN HUKUM

•       Pada umumnya tujuan hukum berkaitan dengan 3 nilai dasar

•       Pendapat Para Ahli tentang tujuan hukum :

1. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH
2. Prof. Subekti, SH
3. Aristoteles
4. Jeremy Bentham

Pendapat Dr. Wiryono Prodjodikoro,SH

Dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum”, bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat

Pendapat Prof. Subekti, SH

Dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Dan Pengadilan” bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya

Pendapat Aristoteles

•       Dalam bukunya “Rhetorica” bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil

Aristoteles berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat keadilan (akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan)

KEADILAN MENURUT ARISTOTELES ADA 2 MACAM

•       Keadilan distributief adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing

                Pengertian keadilan disini bukan berarti persamaan melainkan perbandingan

•       Keadilan Komulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing

                Keadilan komulatif lebih menguasai hubungan antara perorangan 

Pendapat Jeremy Bentham

•       Dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang-orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan

•       Teori yang berhubungan dengan kefaedahan adalah teori utilitis artinya hukum pada dasarnya mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang yang satu dapat juga merugikan orang lain

Kepastian melalui hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama dari pada hukum

FUNGSI HUKUM

•       Menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan maslah-masalah yang timbul

•       Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum terdiri dari :

1.       Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat

2.       Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin

3.       Sebagai sarana penggerak pembangunan

4.       Sebagai fungsi kritis

SUBYEK DAN OBYEK HUKUM

•       Subyek hukum adalah pembawa hak yaitu mempunyai hak dan kewajiban

•       Manusia sebagai pembawa hak (subyek) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum

•       Selain manusia pribadi sebagai pembawa hak terdapat juga Badan Hukum

SUBYEK HUKUM

•       Sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum/siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum

•       Sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak

Segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban

SIAPA YANG MENJADI SUBYEK HUKUM ?

PENGERTIAN ORANG/PERSON SEBAGAI SUBYEK HUKUM

•       Natuurlijk Person

•       Rechtsperson

RECHTSPERSON DIBAGI DALAM :

•       Public rechtperson

•       Privat rechtperson

MANUSIA SEBAGAI SUBYEK HUKUM

•       Orang adalah merupakan pengertian terhadap manusia (Prof. J. Hardjawidjaja)

•       Orang adalah manusia sebagai rechtsperson (Prof. Eggens)

Orang tidak hanya manusia biasa tetapi juga badan hukum. Manusia dan Badan Hukum dapat mempunyai hak dan dalam orang dapat diartikan sebagai subyek hukum (Prof. Ko Tjai Sing)

PENGECUALIAN MENGENAI SUBYEK HUKUM

•       Anak dalam kandungan

•       Cakap  Hukum

PENGERTIAN CAKAP DARI SEGI PERBUATAN HUKUM

•       Yang cakap melakukan perbuatan hukum

•       Yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum

YANG TIDAK CAKAP MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM

•       Ketidakcakapan sungguh-sungguh ialah orang2 yang ditaruh dibawah curatele (pengampuan), karena :

-          Gangguan jiwa /gila

Pemabuk/pemboros, perbuatannya akan merugikan dan menelantarkan keluarga terutama bagi anak-anak baik dalam kehidupan, pendidikan dan lain2 (Pasal 433 KUHPerdata)

•       Ketidakcakapan menurut hukum atau juridische handelingsonbekwaarnheid ialah orang2 yang belum dewasa dan wanita yang berstatus dalam perkawinan

BADAN HUKUM SEBAGAI SUBYEK HUKUM

Badan hukum adalah suatu perkumpulan orang2 yang mengadakan kerjasama dan atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh hukum

SYARAT-SYARAT BADAN HUKUM

•       Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya

•       Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hakdan kewajiban para anggota-anggotanya

MACAM-MACAM BADAN HUKUM

•       Menurut bentuknya

•       Menurut jenisnya

MENURUT BENTUKNYA

•       Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau negara pada umumnya. Badan2 hukum ini merupakan badan2 hukum negara yang mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa, berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan eksekutif, pemerintah atau badan pengurus yang diberi tugas untuk itu, CO :

•       Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi di dalam badan hukum itu. Badan hukum ini merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh pribadi orang untuk tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan, sosial pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, olahraga,dll sesuai dengan/menurut hukum yang berlaku secara sah, CO :

MENURUT JENISNYA

•       Korporasi adalah suatu gabungan orang2 yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama sebagai subyek hukum tersendiri (personifikasi). Korporasi merupakan badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak/kewajiban sendiri

Yayasan adalah tiap kekayaan yang tidak merupakan kekayaan orang/kekayaan badan dan yang diberi tujuan. Yayasan adalah sebagai pendukung hak kewajiban sendiri, dan didirikan oleh para pendiri/anggota dengan tujuan sosial, pendidikan, dll

TEORI BADAN HUKUM

•       Teori ini maksudnya memberi dasar sebagai badan2 hukum itu :

-          Teori fiksi

-          Teori kekayaan tujuan

-          Teori organ atau teori peralatan/kekayaan

-          Teori milik kolektif

TEORI FIKSI

•       Badan hukum dianggap buatan negara, sebenarnya badan hukum tidak ada, hanya orang menghidupkan bayangannya untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena manusia yang membuat berdasarkan hukum. Jadi merupakan orang buatan hukum “pesona ficta”

TEORI KEKAYAAN TUJUAN

•       Kekayaan badan hukum itu bukan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat pada tujuannya. Tiap hak tidak ditentukan oleh suatu subyek tetapi ditentukan oleh suatu tujuan

•       Menurut teori ini hanya manusialah yang menjadi subyek hukum dan badan hukum adalah untuk melayani kepentingan tertentu

TEORI ORGAN

•       Menurut teori ini badan hukum adalah sesuatu yang sungguh2 ada di dalam pergaulan yang mewujudkan kehendaknya dengan perantaraan alat-alatnya (organ) yang ada padanya (pengurusnya), jadi bukanlah sesuatu fiksi tapi merupakan makhluk yang sungguh2 ada secara abstrak dari konstruksi yuridis

TEORI MILIK KOLEKTIF

•       Badan hukum adalah harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota2 secara bersama-sama

•       Hak /kewajiban badan hukum pada hakikatnya dalam hak/kewajiban para anggota bersama-sama, oleh karenanya badan hukum hanya konstruksi yuridis, jadi pada hakikatnya abstrak

OBYEK HUKUM

•       Segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia/badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subyek hukum, Co :

•       Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum secara yuridis (menurut/berdasarkan hukum)

PEMBAGIAN BENDA (ZAAK)

•       Berdasarkan Pasal 503,504,dan 505 KUHPerdata, benda dibagi dalam kelompok :

- Benda yang bersifat kebendaan

- Benda tak berubah atau benda tak berujud

BENDA YANG BERSIFAT KEBENDAAN

•       Benda bertubuh atau benda berujud (lichamelijke zaken): benda ini sifatnya dapat dilihat, diraba dan dirasakan dengan panca indra. Benda ini dapat dibagi lagi  dalam :

-          Benda bergerak atau benda tidak tetap (roerende zaken)

-          Benda tidak bergerak atau benda tetap (onroerende zaken)

-          Benda tak bertubuh atau benda tak berujud (onlichamelijke zaken)

    Benda ini hanya dapat dirasakan oleh panca indra saja, tidak dapat dilihat dan dirasakan, tidak dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, Co : HKI

PERISTIWA HUKUM

•       Suatu kejadian dalam masyarakat yang dapat menimbulkan akibat hukum atau yang dapat menggerakkan peraturan tertentu sehingga peraturan yang tercantum di dalamya dapat berlaku konkret

•       Suatu rechtsfeit/suatu kejadian hukum

•       Suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum

•       Perbuatan dan tingkah laku subyek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekutan mengikat bagi subyek hukum atau karena subyek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum

DALAM HUKUM DIKENAL 2 MACAM PERISTIWA HUKUM

•       Perbuatan subyek hukum yaitu berupa perbuatan manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban

•       Peristiwa lain yang bukan perbuatan subyek hukum, Co : kelahiran, kematian

PERBUATAN SUBYEK HUKUM DIBAGI MENJADI 2 :

•       Perbuatan hukum

•       Perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum

PERBUATAN HUKUM

•       Setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan

•       Apabila akibat suatu perbuatan tidak dikehendaki oleh yang melakukannya maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan hukum

•       Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa unsur pokok dari perbuatan tersebut

•       Suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukannya bukanlah merupakan suatu perbuatan hukum

HUBUNGAN HUKUM

•       Hubungan antara 2/lebih subyek hukum

•       Setiap hubungan hukum mempunyai 2 segi :

-          Segi kekuasaan/kewenangan/hak (bevoegdheid)

-          Segi kewajiban (plicht)

-          Hukum sebagai himpunan peraturan2 yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subyek hukum untuk berbuat sesuatu/menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu. Terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum

UNSUR-UNSUR HUBUNGAN HUKUM

•       Memiliki 2 unsur :

1. Adanya orang2 yang hak/kewajibannya saling berhadapan, Co : jual beli rumah
2. Adanya obyek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut diatas
3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan

SYARAT-SYARAT DARIPADA HUBUNGAN HUKUM

•       Hubungan hukum itu baru ada apabila telah dipenuhinya sebagai syarat :

-          Adanya dasar hukum ialah peraturan2 hukum yang mengatur hubungan hukum itu

-          Timbulnya peristiwa hukum, Co :

MACAM/JENIS HUBUNGAN HUKUM

•       Hubungan hukum yang bersegi satu

•       Hubungan hukum bersegi dua

•       Hubungan antara “satu” subyek hukum dengan “semua” subyek hukum lainnya (Co: Hak milik)

HUBUNGAN HUKUM YANG BERSEGI SATU

•       Hanya satu pihak yang berwenang

•       Pihak lain hanya berkewajiban

•       Jadi hanya ada satu pihak saja berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Ps. 1234 KUHPerdata)

PERBUATAN HUKUM

•       Setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban

•       Setiap perbuatan subyek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari melakukan hukum

BUKAN PERBUATAN HUKUM

•       Perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum

•       Perbuatan yang dilarang oleh hukum

PERBUATAN HUKUM YANG TIDAK DILARANG OLEH HUKUM

•       Perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tak tergantung pada kehendak, Co :

-          Zaakwaarneming

-          Onverschuldigde betaling

PERBUATAN YANG DILARANG OLEH HUKUM

•       Perbuatan melawan hukum yang lazimnya disebut “onrechtmatige daad”

•       Sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku/pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya (Ps. 165 KUHPerdata)

•       Perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Yang dimaksud dengan hukum bukan hanya berupa undang-undang saja melainkan termasuk juga hukum tertulis yang harus ditaati oleh masyarakat

AKIBAT HUKUM

•       Akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum

•       Akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum

Ujud Dari Akibat Hukum

•       Lahirnya, berubahnya/lenyapnya suatu keadaan hukum, Co :

•       Lahirnya, berubahnya/lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua/lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain, Co :

•       Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum, Co :

SUMBER-SUMBER HUKUM

•       Segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan  yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya

PENDAPAT PARA PAKAR HUKUM

•       Algra membagi sumber hukum dalam sumber hukum materiil dan sumber hukum formil

•       Van Apeldoorn, membedakan 4 macam sumber hukum, yaitu :

-          Sumber hukum dalam arti historis

-          Sumber hukum dalam arti sosiologis

-          Sumber hukum dalam arti filosofis

-          Sumber hukum dalam arti formil

•       Sumber hukum filosofis idiologis dan sumber hukum yuridis (Marhaenis) :

-          Sumber hukum filosofis ideologis adalah sumber hukum yang dilihat dari kepentingan individu, nasional atau  internasional sesuai dengan falsafah dan ideologi yang dianut disuatu negara, Co :

-          Sumber hukum segi yuridis merupakan penerapan dan penjabaran langsung dari sumber hukum segi filosofis ideologis yang diadakan pembedaan antara sumber hukum formal dan sumber hukum materiil

-          Sumber hukum dlm arti historis yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis

-          Sumber hukum dlm arti sosiologis merupakan faktor2 yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama

-          Sumber hukum dalam arti folosofis dilihat dari isi hukumnya dan kekuatan mengikat dari hukum

-          Sumber hukum dalam arti formil, dilihat dari cara terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk. Agar dapat berupa peraturan tentang tingkah laku harus dituangkan dalam bentuk UU, kebiasaan dan traktat atau perjanjian antar negara

SUMBER HUKUM MATERIIL

•       Sumber hukum yang dilihat dari segi isinya, Co: KUHP, KUHPerdata

SUMBER HUKUM FORMAL

•       Sumber hukum dilihat dari segi yuridis dalam arti formal yaitu sumber hukum dari segi bentuknya yang lazimnya terdiri dari :

-          Undang-Undang

-          Kebiasaan

-          Traktat

-          Yurisprudensi

-          Doktrin

PERUNDANG-UNDANGAN

•       Hukum yang sengaja dibuat oleh badan yang berwenang untuk itu (badan legislatif/badan pembuat undang-undang) yang merupakan sumber hukum (yang bersifat hukum) yang utama

•       Undang-undang adalah suatu peraturan hukum yang disusun dan ditetapkan oleh negara untuk berlaku bagi masyarakat hukum yang bersangkutan

KEGIATAN PERUNDANG-UNDANGAN

•       Pembuatan UU/peraturan baru

•       Mengubah/menambah peraturan2 yang sudah ada

•       Hasil kegiatan dari badan pembuat undang-undang disebut hukum yang diundangkan

CIRI-CIRI PERUNDANG-UNDANGAN

•        Bersifat umum dan komprehensif

•       Bersifat universal

•       Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri

KELEBIHAN PERUNDANG-UNDANGAN

•       Tingkat prediktabilitasnya yang besar

•       Kepastian mengenai nilai yang dipertaruhakan

KELEMAHAN PERUNDANG-UNDANGAN

•       Kekakuannya

•       Rumusannya bersifat umum

HAKIKAT SOSIAL PERUNDANG-UNDANGAN

•       Cerminan dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan cerminan proses terjadinya pilihan2 nilai yang berarti terjadinya adu kekuatan antara golongan yang ada di dalam masyarakat

BAHASA PERUNDANG-UNDANGAN

•       Bahasa hukum bersifat unik dan khas yaitu berusaha untuk memaksa melalui penggunaan bahasa yang rasional

FUNGSI BAHASA PERUNDANG-UNDANGAN

•       Sebagai alat komunikasi

•       Sebagai bahasa dengan ragam teknik

MASA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG

•       Undang2 mulai berlaku untuk ditaati sejak tanggal penetapan berlakunya UU itu sendiri

•       UU masa berlakunya berakhir jika :

-          UU itu dicabut masa berlakunya oleh pihak yang berwenang

-          Jika ada UU baru yg lebih sempurna atau secara keseluruhan atau sebagian dapat menggantikan UU yg lama

-          Jika obyek yang diatur UU tersebut sudah tidak ada

KODIFIKASI

•       Pembukuan secara sistematis, logis, dan teratur dari berbagai peraturan hukum yang mengatur mengenai materi tertentu (pengumpulan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai materi tertentu ke dalam suatu buku yang tersusun secara sistematis, logis, dan teratur)

PENGGOLONGAN HUKUM DAN PEMBAGIANNYA

•       Hukum merupakan kaidah atau peraturan yang mengatur berbagai hukuman sosial

HUKUM BERDASARKAN SUMBERNYA

•       Hukum Undang-Undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan Perundang-undangan. Hukum Undang-undang merupakan hukum yang tertulis, baik yang nasional maupun yang internasional

•       Hukum kebiasaan dan hukum adat adalah hukum yang dijumpai dalam suatu ketentuan2 kebiasaan/ketentuan adat istiadat yang diyakini/ditaati oleh anggota dan para penguasa masyarakat

•       Hukum traktat adalah hukum yang diadakan oleh negara2 berdasarkan suatu perjanjian

•       Hukum yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim

•       Hukum ilmu yaitu hukum yang pada dasarnya berupa ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan2 para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh

BERDASARKAN DAERAH KEKUASAANNYA (TEMPAT BERLAKUNYA)

•       Hukum nasional adalah hukum yang hanya berlaku dalam wiliyah negara tertentu

•       Hukum internasional adalah hukum yang berlaku di wilayah berbagai negara

•       Hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain

BERDASARKAN ISINYA

•       Hukum publik adalah hukum yang mengatur tiap2 hubungan diantara negara/alat2 negara sebagai pendukung kekuasaan penguasa di satu pihak dengan warga negara pada umumnya yang diadakan masing2 badan negara itu

•       Hukum privat adalah hukum yang mengatur tata tertib masyarakat mengenai keluarga dan mengenai kekayaan para individu, dan mengatur pula hubungan hukum yang diadakan antar individu dengan badan hukum

BERDASARKAN BENTUKNYA

•       Hukum tertulis (statute law/written law) adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dibagi lagi :

-          Hukum tertulis yang dikodifikasikan

-          Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan

•       Hukum tidak tertulis/hukum kebiasaan (common law), di Indonesia Adat Law

HUKUM TERTULIS YANG DIKODIFIKASIKAN

•       Hukum Pidana-----> KUHP

•       Hukum dagang -----> KUHD

HUKUM TERTULIS YANG TIDAK DIKODIFIKASIKAN

•       UU Hak Merek Perdagangan

•       UU Hak Cipta

BERDASARKAN WAKTU BERLAKUNYA

•       Ius Constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu (hukum positif)

•       Ius Constituandem adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang atau hukum yang masih dicita-citakan

•       Lex Naturalis atau hukum alam adalah hukum yang berlaku di setiap tempat dan di setiap waktu atau hukum yang berlaku din mana saja dan kapan saja

BERDASARKAN DAYA KERJANYA/KEKUATAN BERLAKUNYA

•       Hukum bersifat memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan konkret tidak  bisa dikesampingkan dan untuk orang2 yang berkepentingan tidak boleh menyimpang dengan jalan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak

•       Hukum yang bersifat mengatur yaitu hukum dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh ke-2 belah pihak yang berkepentingan

BERDASARKAN FUNGSINYA

•       Hukum materiil yaitu hukum yang mengatur isi hubungan antara kedua belah pihak atau menerangkan perbuatan2 mana yang dapat dihukum dan hukum apa yang dijatuhkan, atau dengan kata lain adl hukum yang memuat peraturan2 yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berujud perintah dan larangan, Misalnya :

•       Hukum formal adalah hukum yang mengatur cara mempertahankan atau menjalankan peraturan2 hukum materiil. Hukum formal disebut juga sebagai hukum proses atau hukum acara, Misalnya:

BERDASARKAN WUJUDNYA

•       Hukum obyektif adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang/golongan tertentu

•       Hukum subyektif adalah hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu/lebih

HUKUM DITAATI ORANG

•       Menurut Utrecht, orang mentaati hukum, karena bermacam2 sebab :

1. Karena orang merasakan bahwa peraturan2 itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar2 berkepentingan akan berlakunya hukum itu
2. Mereka menerimanya supaya ada rasa ketentraman
3. Karena masyarakat menghendakinya
4. Karena adanya paksaan (sanksi) sosial

BEBERAPA TEORI DAN ALIRAN YANG MENYEBABKAN HUKUM DITAATI ORANG

•       Mazhab hukum alam/hukum kodrat adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak, artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu

SIFAT-SIFAT HUKUM ALAM

•       Terlepas dari kehendak manusia/tidak bergantung pada pandangan manusia

•       Berlaku tidak mengenal batas waktu artinya berlaku kapan saja

•       Bersifat universal

•       Berlaku di semua tempat/berlaku di mana saja tidak mengenal batas tempat

•       Bersifat jelas (dengan sendirinya) bagi manusia

AJARAN HUKUM ALAM MENURUT ARISTOTELES

•       Hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara

•       Hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia

THOMAS AQUINO

•       Hukum alam itu ada yaitu dalam hukum abadi yang merupakan rasio ke-Tuhanan (Lex Aeterna) yang menguasai seluruh dunia sebagai dasar/landasan bagi timbulnya segala UU/berbagai peraturan hukum lainnya dan memberikan kekuatan mengikat pada masing2 peraturan hukum tersebut

HUGO DE GROAT (GROTIUS)

•       Hukum alam bersumber dari akal manusia

•       Hukum kodrat adalah pembawaan dari setiap manusia dan merupakan hasil pertimbangan dari akal manusia itu sendiri, karena dengan akalnya manusia dapat memahami apa yang adil dan tidak adil, mana yang jujur dan tidak jujur

MAZHAB SEJARAH

•       Carl Von Savigny

•       Hukum itu ditentukan secara historis, selalu berubah menurut waktu dan tempat

•       Menitik beratkan pandangannya pada jiwa bangsa (Volksgeist) yang pada suatu saat juga akan mati apabila suatu bangsa kehilangan pribadinya

MAZHAB THEOKRASI

•       Hukum itu kemauan Tuhan

•       Dasar kekuatan hukum dari teori ini adalah kepercayaan kepada Tuhan

•       Penganjur teori ini adalah Friederich Stahl (Jerman)

TEORI KEDAULATAN RAKYAT (PERJANJIAN MASYARAKAT)

•       Raja dan penguasa negara lainnya memperoleh kekuasaannya itu bukanlah dari Tuhan, tetapi dari rakyat

•       Kekuasaan raja berasal dari suatu perjanjian antara raja dengan rakyatnya yang menaklukkan dirinya kepada raja dengan syarat2 yang disebut dalam perjanjian

•       Penganutnya JJ. Rousseau, dan Montesquieu

TEORI KEDAULATAN NEGARA

•       Menentang teori perjanjian masyarakat

•       Penganutnya Jellineck, dan Paul Laband (Jerman)

•       Menurut teori ini :

-          Hukum adalah kehendak negara. Hukum bukan kemauan bersama anggota masyarakat, dan negara mempunyai kekuasaan tak terbatas

-          Hukum ditaati orang karena negara menghendakinya . Menurut Hans Kelsen dalam bukunya “Reine Rechtslehre” bahwa hukum adalah “Wille des States (hukum adalah kemauan negara)

TEORI KEDAULATAN HUKUM

•       Penentang teori kedaulatan negara

•       Teori ini berpendapat :

-          Hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat

-          Hukum mewujudkan perasaan hukum sebagian besar anggota masyarakat

-          Oleh karenanya hukum ditaati oleh anggota masyarakat

•       Menurut Krabbe (Leiden-Belanda) dalam bukunya “Die Lehre der Rechtssouvereinteit” (1960) :

-          Bahwa rasa keadilanlah yang merupakan sumber hukum

-          Hukum hanya apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang terbanyak

-          Hukum yang tidak sesuai dengan rasa keadilan orang terbanyak tidak dapat mengikat. Peraturan yang demikian ini bukan merupakan hukum, walaupun masih ditaati orang atau dipaksakan

-          Hukum itu ada, karena masyarakat mempunyai perasaan bagaimana hukum itu seharusnya. Dan hanya kaidah yang timbul dari perasaan hukum yang mempunyai kewibawaan

INTERPRETASI HUKUM

•       Dibedakan ke dalam 4 macam :

1. Interpretasi harafiah/gramatikal
2. Interpretasi fungsional (bebas)
3. Interpretasi sejarah/historis
4. Interpretasi secara argumentum a contrario

INTERPRETASI HARAFIAH/GRAMATIKAL

•       Interpretasi yang semata2 melihat/menggunakan kalimat2 dari peraturan perundang-undangan itu sebagai pegangan

•       Hanya terbatas dari hurufnya, bahasa, kata2, dan kalimat2nya

•       Hanya melihat dari rumusan bunyi di dalam perundang-undangan saja

•       Contoh : Ps.1140 KUHPerdata

INTERPRETASI FUNGSIONAL

•       Interpretasi yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya pada kalimat/rumusan peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya (dengan menggunakan berbagai sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan)

•       Tidak terbatas pada susunan kalimat/bunyi rumusan, tetapi menafsirkan dengan mencari bahan2 yang disebut sumber2 hukum (doktrin, yurisprudensi, traktat, Undang-undang)

INTERPRETASI SEJARAH

•       Penafsiran dengan mempelajari latar belakang/sejarah sebelum peraturan itu lahir

•       Penafsiran historis ada 2 :

1. Penafsiran menurut sejarah pembuatan UU
2. Penafsiran menurut sejarah hukum

PENAFSIRAN MENURUT SEJARAH PEMBUATAN UU

•       Dinamakan penafsiran sempit dan hanya menyelidiki “apakah maksud pembuat UU dalam menetapkan peraturan perundang-undangan itu/siapa yang membuat RUU, apa dasar2nya, apa yang diperdebatkan dalam sidang2 DPR sehingga UU yang ditetapkan

PENAFSIRAN SOSIOLOGIS

•       Penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat

•       Penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan sosial di dalam masyarakat agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya adalah kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat

INTERPRETASI SECARA ARGUMENTUM A CONTRARIO

•       Interpretasi yang mendasarkan pada argumentasi yang sebaliknya/yang berlawanan

•       Penafsiran UU yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam UU (mempersempit perumusan hukum/perundang-undangan)

•       Tujuannya adalah untuk lebih mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan keraguan

•       Co : Pasal 34 KUHPerdata

KONSTRUKSI HUKUM (PENAFSIRAN ANALOGIS)

•       Penafsiran analogis dalah penafsiran dari pada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kiasan) pada kata2 tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut (memperluas berlakunya pengertian hukum/perundang-undangan), Misalnya :

•       Analogi (proses berpikir secara logis/rational), Contoh : Pasal 1576 KUHPerdata

•       Penghalusan hukum (Rectsverfijning), Co : Pasal : 1365 KUHPerdata. Tujuannya adalah karena peraturan perundang-undangan mempunyai cakupan ruang lingkup yang terlalu umum/sangat luas

PENGHALUSAN HUKUM

•       Memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus), sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan dan tujuannya/maksudnya mengisi kekosongan dalam sistem UU

•       Dalam sistem undang-undang terdapat ruangan kosong apabila sistem undang-undang tidak dapat menyelesaikan masalah secara adil/tidak sesuai dengan kenyataan sosial

•       Penghalusan hukum merupakan penyempurnaan sistem hukum oleh hakim

PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING)

•       Berkaitan dengan pandangan legisme dan freie rechtslehre yang secara tegas membedakan hukum yang berasal dari perundang-undangan dan hukum yang berasal dari peradilan

•       Ajaran Rechtvinding menyatakan bahwa :

1. Hukum itu terbentuk melalui beberapa cara
2. Pertama2 karena wetgever (pembentuk UU) yang membuat aturan2 umum, hakim harus menerapkan UU
3. Penerapan UU tidak dapat langsung secara mekanis melainkan melalui penafsiran (interpretasi) dan karena itu ia sendiri kreatif
4. Perundang-undangan tidak dapat lengkap sempurna. Terkadang digunakan istilah yang kabur yang maknanya harusnya diberikan lebih jauh oleh hakim dan kadang2 terdapat kekosongan (leemtes) dalam UU yang harus diisi oleh peradilan
5. Di samping oleh perundang-undangan dan peradilan, hukum juga terbentuk karena di dalam pergaulan sosial terbentuk kebiasaan. Terhadap para pelaku pergaulan sosial menganggap saling mengikat, meskipun kebiasaan tidak ditetapkan secara eksplisit oleh siapapun
6. Peradilan kasasi berfungsi terutama untuk memelihara kesatuan hukum dalam pembentukan hukum

•       Perundang-undangan terhadap hukum ada perubahan2 karena :

1. Hukum itu harus berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang
2. Ternyata pembuat UU tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat atau proses perkembangan sosial, sehingga penyusunan UU selalu ketinggalan
3. UU tidak dapat menyelesaikan tiap masalah yang timbul
4. UU tidak dapat sempurna, kadang2 dipergunakan istilah2 yang kabur dan hakim harus memberikan makna yang lebih jauh dengan cara memberi penafsiran
5. UU tidak dapat lengkap dan tidak dapat mencakup segala2nya
6. Apa yang patut dan masuk akal dalam kasus2 tertentu juga berlaku bagi kasus lain yang sama

•       Terjadinya Rechtvinding, karena ada 2 kekosongan :

1. Kekosongan hukum
2. Kekosongan perundang-undangan

KEKOSONGAN HUKUM

•       Terjadi manakala hukum tidak dapat memutuskan perkara, sedangkan hakim tidak boleh menolak untuk memutuskan perkara (hakim harus melihat kasusnya, mengadakan interpretasi)

KEKOSONGAN PERUNDANG-UNDANGAN

•       Apabila hakim sudah melakukan berbagai cara (penalaran, interpretasi, konstruksi hukum) ternyata belum juga ditemukan hukumnya, berarti memang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka hakim hendaknya berposisi/melakukan sebagaimana membentuk UU yang memahami makna, ide2, tujuan seandainya hukum itu dibuat

•       Hakim bertindak selaku pembentuk hukum dalam hal peraturan2 tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi/yang sedang diadili

•       Hakim selain sebagai penegak hukum dan keadilan, juga berfungsi sebagai penemu dan dapat menetukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum

•       Sebagai penemu tidaklah berarti bahwa hakim dapat dikatakan sebagai pencipta undang-undang, tetapi hanya sebagai penemu kaidah hukum dalam masyarakat agar ia dapat memberikan putusan yang sesuai dengan tujuan hukum dan rasa keadilan masyarakat

PERBANDINGAN HUKUM

•       Suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan mempergunakan metode membanding-bandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lain

•       Perbandingan hukum dapat mengarah ke bidang sejarah hukum, sosiologi hukum dan dapat juga mengarah ke bidang filsafat hukum

•       Dengan membanding-bandingkan hukum tersebut diketemukan perbedaan dan persamaan, sehingga perbandingan hukum merupakan metode penelitian

•       Dari segi lainnya, perbandingan hukum memepunyai berbagai arti :

1. Dari segi arti kata “perbandingan” itu sendiri maka perbandingan hukum berasal dari kata banding, membandingkan. Membanding-bandingkan adalah mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai obyek (dua/lebih) dan dalam hal ini yang dibandingkan adalah hukum
2. Dari segi permasalahannya :

-          Perbandingan hukum umum adalah suatu ilmu pengetahuan yang membanding-bandingkan hukum dari berbagai negara, golongan warga negara pada zaman tertentu secara keseluruhan (sistem, konsepsi, dan sumber2nya)

-          Perbandingan hukum khusus yaitu yang membanding2kan lembaga2 hukum tertentu dari berbagai negara, daerah dan berbagai golongan warga negara pada suatu zaman tertentu

c.        Dari sifatnya, perbandingan hukum dapat bersifat vertikal dan horizontal :

-          Vertikal ------> apabila yang diperbandingkan adalah suatu sistem hukum tertentu pada berbagai masa tertentu pula

-          Horizontal -------> apabila yang diperbandingkan lembaga hukum suatu daerah/negara dengan lembaga hukum daerah/negara lainnya

TUJUAN PERBANDINGAN HUKUM

•       Membantu menyelusuri asal usul perkembangan dari pada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia (Pollac)

•       Menurut Randall, mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah :

-          Usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing

-          Usaha mendalami pengalaman2 yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaharuan hukum

-          Tujuan perbandingan hukum tidak semata2 untuk mengetahui adanya perbedaan dan persamaan dari pada hukum yang kita banding-bandingkan, tetapi yang penting adalah untuk mengetahui sebab2 dan latar belakang dari perbedaan dan persamaan tersebut

MANFAAT PERBANDINGAN HUKUM

•       Manfaat ilmiah, dengan membanding2kan hukum kita dapat menemukan adanya unsur2 persamaan dan perbedaan antara sistem2/lembaga2 yang kita bandingkan

•       Manfaat praktis :

-          Sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional

-          Sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum

-          Perbandingan hukum juga penting dalam rangka usaha menumbuhkan saling pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri

-          Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum -------> berlakunya satu macam hukum untuk berbagai golongan masyarakat (UUPA,UUP---------> unifikasi nasional)

-          Di dunia internasional, unifikasi hukum juga semakin dirasakan penting sekali serta semakin diperlukan karena hubungan negara yang satu dengan yang lain semakin erat dan saling adanya ketergantungan (interdependensi)----------> adanya perjanjian internasional (IMF, GATT,ADB)

•       Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa

-          Bahasa hukum negara yang satu harus dipahami oleh negara yang lain karena adanya bahasa hukum yang sama mempunyai isi/arti yang berbeda, Misal: arti “penyelundupan” antara Indonesia dan Malaysia

-          DISINILAH PERBANDINGAN HUKUM MEMPUNYAI PERANAN YANG PENTING SEKALI, KARENA DENGAN PERBANDINGAN HUKUM KITA MENGENAL HUKUM BANGSA/NEGARA LAIN TERSEBUT, SEBALIKNYA BANGSA LAIN ITU MENGERTI PANDANGAN HIDUP KITA

PROSES HUKUM

•       Proses perjalanan yang dilalui oleh hukum di dalam menjalankan fungsinya untuk mengatur masyarakat

•       Ada 2 tahapan proses yang ditempuh oleh hukum, yaitu :

1. Pembuatan hukum
2. Penegakan hukum

PEMBUATAN HUKUM

•       Dipengaruhi oleh karena beberapa hal :

-          bahan2 hukum : gagasan/ide/tuntutan/keinginan yang diproses lebih lanjut sehingga pada akhirnya benar2 menjadi bahan yang siap untuk diberi sanksi hukum, melalui proses tahapan pembuatan hukum :

1. Inisiasi : muncul suatu gagasan dalam masyarakat ditujukan kepada lembaga pembuat hukum supaya kepentingan mereka diatur di dalam UU (melalui seminar, lokakarya, diskusi)
2. Sosio-politis : pematangan/penajaman gagasan (terjadi di lembaga legislatif) tidak saja pengaruh sosial tetapi juga pengaruh politik, setelah disetujui kemudian ke tahap
3. Yuridis : penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan kemudian diundangkan dalam lembaran negara
4. Struktur pembuatan hukum : berbeda2 tergantung pada sistem yang dianut (civil law/common law)

PENEGAKAN HUKUM

•       Proses perwujudan ide2 hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat

•       Keberhasilan hukum ditentukan oleh beberapa faktor :

-          Peraturan hukum -----> kelengkapan peraturan hukum akan menentukan keberhasilan penegakan hukum itu di dalam masyarakat (jelas dan tegas rumusannya)

-          Lembaga penegak hukum -------> lembaga2 yang secara khusus diberikan kewenangan untuk menegakkan peraturan tersebut. Ketidakjelasan kekuasaan, wewenang dan batas2nya suatu lembaga akan mengacaukan proses penegakan hukum

-          SDM

-          Budaya masyarakat : nilai2, pola pikir, sikap, perilaku masyarakat (yang berkaitan dengan yang mempengaruhi bekerjanya hukum)

HUKUM DAN REKAYASA SOSIAL

•       Hukum diberlakukan untuk waktu yang akan datang, pembentukan UU harus mampu memprediksikan kejadian2 masa yg akan datang

FUNGSI YANG MENONJOL DARI HUKUM

•       Hukum sebagai alat untuk mengendalikan masyarakat (law as a tool of social control)

•       Hukum digunakan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa/perubahan2 sosial dalam masyarakat (law as a tool of social engineering)

•       Di dalam setiap masyarakat selalu terjadi perubahan, 2 kategori perubahan yang terjadi dalam masyarakat :

-          Perubahan yang lambat/berubah sedikit demi sedikit

-          Perubahan dalam skala besar

    Perubahan2 ini memberi pengaruh pada hukum, apakah hukum mampu menjawab/mewadahi/merespon perubahan2 dalam masyarakat

•       Perubahan yang lambat dapat diatasi dengan :

1. Cukup dilakukan dengan perubahan kecil-kecilan pada tatanan peraturan yang ada, baik dengan cara mengubah maupun menambah
2. Metode penafsiran dan konstruksi hukum
3. Perubahan dalam skala besar (perubahan revolusioner) ---------> perubahan secara menyeluruh/total

ISTILAH-ISTILAH DALAM HUKUM

•       Lex specialist derogat lex generali----> Ketentuan UU yg khusus mengenyampingkan berlakunya (ketentuan) UU yg sudah ada sebelumnya, Co : KUHD (lex specialist), KUHPerdata (lex generali)

•       Lex posteriori derogat lex priori--------> ketentuan UU yg kemudian mengenyampingkan berlakunya (ketentuan) UU yg sudah ada sebelumnya

•       Lex superior derogat lex inferior----------> ketentuan UU yg lebih tinggi didahulukan derajatnya dari yang lebih rendah

•       Lex dura secta mente scripta-----------> UU itu keras, tetapi sudah ditentukan demikian

•       Lex niminem cogit ad impossibilia--------> UU tidak memaksa seseorangpun untuk melakukan sesuatu yg tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dilakukan

HUKUM SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL

•       Institusi adalah alat perlengkapan masyarakat (wadah) yg menjamin agar kebutuhan2 dalam masyarakat dapat dipenuhi secara teratur

•       Menurut Koentjaraningrat, institusi sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas—aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.

•       Hukum adalah institusi yg tujuannya adalah menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat

CIRI-CIRI INSTITUSI

•       Stabilitas

•       Sebagai kerangka sosial untuk kebutuhan manusia

•       Adanya norma-norma

•       Adanya jalinan antar institusi